JOURNAL ARCHIVE
2026-08-12
•
Journal Customary Law
•
pp. 1–10
Nola Hananda Agnesia, Rifqi Ridlo Phahlevy
The Free Nutritious Meal (MBG) Program aims to improve nutritional conditions in society, particularly for school-aged children and vulnerable groups. However, the implementation of this program still poses risks of issues such as food poisoning and malnutrition, which can lead to legal implications for nutritionists. This study employs a juridical-sociological (empirical) method using both statutory and sociological approaches. Primary data sources include Law Number 17 of 2023 concerning Health and Law Number 18 of 2012 concerning Food. Secondary data comprises books, articles, and interviews with nutritionist experts. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that nutritionists bear the responsibility to design menus, monitor food quality, and ensure food safety, alongside legal liability in the event of food poisoning or malnutrition. The authority of nutritionists is limited to technical aspects related to nutrition and food safety within a supervisory capacity, whereas strategic decisions remain under the authority of the SPPG management. Despite challenges such as unstable raw material quality, delivery delays, logistical difficulties, and price fluctuations, if negligence occurs and leads to an incident, the liability is generally administrative. However, it can escalate to criminal liability if it results in fatalities.
JOURNAL ARCHIVE
2024-07-23
•
Journal Customary Law
•
pp. 14–14
Achmad Luqman Hakim, Rifqi Ridlo Phahlevy
Studi ini mengkaji transparansi dan akses publik terhadap informasi dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dengan mengidentifikasi penyebaran informasi sebagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun ada kemajuan, masih ada kesenjangan dalam hal konsistensi dan jangkauan metode penyebaran informasi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menilai kelayakan publikasi informasi publik oleh pemerintah provinsi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang profesional dan proporsional melalui berbagai platform seperti situs web, meja bantuan, media sosial, pamflet, dan keterlibatan langsung telah secara signifikan meningkatkan akses publik. Selain itu, investasi dalam pelatihan petugas informasi publik dan komitmen yang kuat dari pihak berwenang secara positif mempengaruhi kelayakan inisiatif ini. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya alokasi sumber daya yang berkesinambungan dan perencanaan strategis dalam meningkatkan transparansi pemerintah dan aksesibilitas informasi publik.
JOURNAL ARCHIVE
2024-07-11
•
Journal Customary Law
•
pp. 20–20
Muchammad Yusuf Aldianto, Rifqi Ridlo Phahlevy
Penelitian ini mengkaji dampak Permenkumham No. 07 Tahun 2022 terhadap hak remisi narapidana di Lapas/Rutan di Indonesia, dengan fokus pada penghapusan persyaratan justice collaborator bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu. Dengan menganalisis dokumen kebijakan dan melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan pemasyarakatan, penelitian ini menilai bagaimana perubahan ini mendorong perlakuan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Temuan awal menunjukkan adanya langkah signifikan menuju penegakan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan, yang menyoroti perlunya reformasi kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan bagi semua narapidana.
JOURNAL ARCHIVE
2024-07-07
•
Journal Customary Law
•
pp. 16–16
Muhammad Imam Effendi, Rifqi Ridlo Phahlevy
Studi ini mengatasi masalah penyediaan fasilitas pemakaman oleh pengembang perumahan di Kabupaten Sidoarjo, Indonesia, dengan menekankan peran penting perumahan dalam menjamin kondisi hidup yang layak dan nyaman. Meskipun kebutuhan dasar akan perumahan yang memadai, aksesibilitas lahan pemakaman sebagai fasilitas publik tetap menjadi aspek penting namun sering diabaikan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan daerah, serta sumber sekunder seperti keputusan pengadilan dan dokumen kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menentukan apakah pengembang berkewajiban untuk menyediakan lahan pemakaman dan mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum dilakukan ketika pengembang gagal mematuhi kewajiban tersebut. Dengan mengkaji masalah ini, studi ini memberikan kontribusi untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai persimpangan regulasi pembangunan perumahan dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan masyarakat yang terlibat dalam perencanaan perkotaan dan pembangunan perumahan, yang menyoroti pentingnya integrasi fasilitas pemakaman dalam proyek-proyek perumahan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan standar hukum secara efektif.