JOURNAL ARCHIVE
2026-08-09
•
Journal Customary Law
•
pp. 1–15
Diniah Anisatus Nafisah, Emy Rosnawati
Indonesia is known as the country with the largest archipelago in the world, making it a country with enormous potential for marine tourism. Maritime tourism has the potential to contribute significantly to the country's economic growth, but this development can also have a negative impact on the marine ecosystem. This study aims to analyse the protection of marine ecosystems that are disturbed by maritime tourism activities. The method used is normative juridical with a statute approach. Primary legal materials include Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law No. 1 of 2014 concerning Coastal Zone and Small Island Management -Small Islands, Law Number 18 of 2025 concerning Tourism, Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management, and Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 28 of 2021 concerning the Implementation of Marine Spatial Planning. Secondary legal materials, such as literature, journal articles, law books, and expert opinions supporting this research. The results of the study show that marine tourism activities have several regulations to govern them through provisions aimed at preserving the marine ecosystem. These regulations were created to provide restrictions and guidelines for the use of the marine ecosystem as a marine tourism object in order to prevent damage caused by marine tourism activities, thus requiring the role of various parties to avoid these negative impacts.
JOURNAL ARCHIVE
2026-08-03
•
Journal Customary Law
•
pp. 1–14
Dwi Nila Seni Wati, Emy Rosnawati
The massive use of pesticides in modern agriculture not only increases productivity but also has a negative impact on the environment, particularly the loss of soil microbial biodiversity. Soil microbes play an important role in maintaining soil fertility and ecosystem balance. This study aims to analyze the responsibility of pesticide manufacturers for the loss of soil microbial biodiversity due to pesticide use. The method used is normative juridical with a statute approach. Primary legal materials include Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management. Secondary legal materials include books, journals, and scientific articles relevant to this study. The results show that the protection of soil microbes has not been explicitly regulated, although pesticide producers can be held accountable through administrative, civil, and criminal mechanisms, including the principle of strict liability.
JOURNAL ARCHIVE
2024-07-23
•
Journal Customary Law
•
pp. 9–9
Aulia Sarah Azizah, Emy Rosnawati
Penelitian ini menyelidiki tanggung jawab Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) atas kesalahan dalam menyampaikan prakiraan cuaca ekstrem yang berdampak pada keselamatan penerbangan. Latar belakang umum menyoroti peran penting prakiraan cuaca yang akurat dalam penerbangan. Secara khusus, penelitian ini membahas tanggung jawab BMKG sebagai penyedia layanan publik. Kesenjangan pengetahuan terkait dengan implikasi hukum dari kesalahan prakiraan cuaca terhadap keselamatan penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab BMKG melalui metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab BMKG dapat ditangani melalui Ombudsman untuk kegagalan pelayanan atau melalui Pengadilan Negeri jika terjadi kerugian akibat kesalahan prakiraan, dengan BMKG harus membuktikan keterbatasan kemampuannya. Hasil ini mengimplikasikan adanya dua jalur hukum untuk mencari keadilan, yang meningkatkan akuntabilitas dan keselamatan dalam layanan cuaca penerbangan.
JOURNAL ARCHIVE
2024-07-23
•
Journal Customary Law
•
pp. 9–9
Mohammad Andriansyah, Emy Rosnawati
Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh industri besar di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus perundang-undangan, penelitian ini menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam implementasi peraturan pengelolaan limbah B3 yang optimal. Temuan menunjukkan bahwa beberapa industri besar gagal memenuhi persyaratan undang-undang, sehingga berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun ada sanksi pidana dan administratif berdasarkan Pasal 103 dari undang-undang yang sama, ketidakpatuhan masih terus terjadi, menggarisbawahi perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman perusahaan tentang kewajiban pengelolaan limbah B3. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ini, sehingga mengurangi konsekuensi negatif dari penanganan limbah B3 yang tidak tepat.