JOURNAL ARCHIVE
2026-08-12
•
Journal Customary Law
•
pp. 1–14
Martin Heo, Noor Fatimah Mediawati
The high divorce rate in Indonesia prompted the Supreme Court to issue SEMA No. 3 of 2023, which establishes a six-month separation period as a requirement for divorce, in accordance with the principle of making divorce more difficult. This provision has sparked various controversies because it is considered not to fully ensure justice, particularly for victims of psychological domestic violence who face greater difficulties in proving their case compared to victims of physical domestic violence, and has raised debates regarding the role of SEMA within the Indonesian court system. This study was conducted to examine the status of SEMA No. 3 of 2023 within the Indonesian judicial process and to assess the appropriateness of the six-month separation requirement for divorce from the perspective of the principle of justice. The research method employed a normative legal approach based on legislation and conceptual frameworks; the analysis was conducted using primary and secondary legal sources relevant to the research subject. Based on the research findings, SEMA No. 3 of 2023 is an internal policy that serves as a guideline for judges in divorce cases and exerts a strong influence on judicial practice. While aimed at reducing the divorce rate, the six-month separation requirement is considered not to fully uphold the principle of justice in its application, as it still creates disparities in legal protection for victims of psychological domestic violence and opens the door to manipulation in divorce proceedings. Therefore, this provision still needs to be evaluated to better ensure protection and justice for all parties involved in the judicial process.
JOURNAL ARCHIVE
2026-08-03
•
Journal Customary Law
•
pp. 1–16
Adelia Alvisa W, Noor Fatimah Mediawati
This study examines the issue of low legal compliance and business legality among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sidoarjo Regency, particularly regarding business licensing through the Online Single Submission (OSS) system and the issuance of Business Identification Numbers (NIB). The purpose of this research is to analyze the role of assistance provided by the Law Study Program of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo in improving MSME legal compliance. This research employs an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach using interviews, observations, and documentation. The results indicate that legal socialization, OSS training, and technical assistance in NIB issuance effectively increase legal awareness and understanding among MSMEs. In conclusion, legal assistance has a positive contribution to improving MSME compliance and creates a significant impact on sustainable and lawful business development.
JOURNAL ARCHIVE
2024-07-22
•
Journal Customary Law
•
pp. 13–13
Zena Ayu Innolita, Noor Fatimah Mediawati
Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dan praktis dari penggunaan prinsip "Satu Klausul Multi Konsep" dalam kontrak bisnis untuk layanan komunikasi, air dan listrik. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip ini mempengaruhi kejelasan, pemahaman, dan penegakan kontrak-kontrak tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini melibatkan tinjauan ekstensif terhadap literatur hukum yang relevan, undang-undang, dan putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip "Satu Klausul Multi Konsep" dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi, ambiguitas, dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk mengikuti prinsip "Satu Klausul Satu Konsep" untuk meningkatkan kejelasan dan keabsahan kontrak, yang selaras dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
JOURNAL ARCHIVE
2024-07-22
•
Journal Customary Law
•
pp. 13–13
Zena Ayu Innolita, Noor Fatimah Mediawati
Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari penggunaan prinsip "Satu Klausul Multi Konsep" dalam kontrak-kontrak untuk layanan komunikasi, air, dan listrik. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan kontrak dengan mengkonsolidasikan berbagai konsep ke dalam satu klausul tunggal, pendekatan ini dapat menimbulkan tantangan interpretasi, ambiguitas, dan ketidakpastian hukum. Melalui metode yuridis normatif yang melibatkan tinjauan literatur hukum yang ekstensif, undang-undang, dan analisis kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas prinsip ini dalam meningkatkan kejelasan, pemahaman, dan pelaksanaan kontrak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Satu Klausul Satu Konsep dapat menjamin kejelasan dan keabsahan kontrak dengan lebih baik. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman yang mendukung Satu Klausul Satu Konsep direkomendasikan untuk memitigasi potensi risiko hukum dan meningkatkan kualitas kontrak.
JOURNAL ARCHIVE
2024-07-11
•
Journal Customary Law
•
pp. 9–9
Noviana Archintya, Noor Fatimah Mediawati
Penelitian ini menyelidiki peran dan tantangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja di sebuah perusahaan logistik di Indonesia. Terlepas dari pengaruh signifikan serikat pekerja dalam menegosiasikan Perjanjian Kerja Bersama yang adil, sebuah perselisihan hak baru-baru ini menyoroti tantangan yang sedang berlangsung. Perselisihan ini berpusat pada perbedaan interpretasi dan penerapan hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai kepatuhan terhadap upah minimum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Dengan menggunakan metodologi studi kasus kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hambatan-hambatan ini diatasi oleh serikat pekerja dan pihak manajemen. Temuan-temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun serikat pekerja memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak-hak pekerja, isu-isu sistemik dalam undang-undang hubungan industrial menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap perlindungan pekerja yang efektif. Temuan ini menggarisbawahi perlunya kerangka hukum yang lebih jelas untuk mencegah perselisihan hak dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
JOURNAL ARCHIVE
2024-07-07
•
Journal Customary Law
•
pp. 15–15
Jeni Puspitasari, Noor Fatimah Mediawati
Studi ini menyelidiki kerangka hukum dan upaya hukum yang berlaku untuk perselisihan dalam penyewaan alat berat konstruksi, secara khusus meneliti kasus-kasus yang melibatkan penyewaan perancah dan aksesori. Dalam hukum perdata, kewajiban timbul tidak hanya melalui kontrak tetapi juga dari ketentuan undang-undang, yang dapat menyebabkan pelanggaran kontrak dan konsekuensi hukum. Menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengevaluasi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2/2017, serta Undang-Undang No. 1/2023. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme hukum telah ditetapkan dengan jelas, implementasinya sering kali terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum dan terbatasnya akses terhadap keadilan. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya peningkatan pendidikan hukum dan sistem peradilan yang lebih mudah diakses untuk mengelola dan menyelesaikan sengketa tersebut secara efektif.